Persyaratan untuk Anggaran Dasar

Anggaran dasar negara bagian mengatur organisasi korporasi sebagai badan hukum. Struktur korporasi berasal dari anggaran dasar. Para penggagas mengajukan artikel pendirian ini, yang juga dikenal sebagai piagam, dengan Sekretaris Negara. Anggaran dasar juga memberikan bukti keberadaan korporasi.

Aplikasi dan Biaya

Pelaku usaha harus mengajukan permohonan dan biaya pengajuan untuk pembentukan korporasi dengan Sekretaris Negara di negara bagian alamat utamanya. Biaya pengajuan mungkin sedikit berbeda di setiap negara bagian, tetapi biayanya biasanya sekitar $ 50, dan menurut Findlaw.com, bisa mencapai $ 300. Kebanyakan kantor Sekretaris Negara menyediakan formulir yang sudah dicetak sebelumnya. Sebagian besar formulir meminta nama perusahaan dan alamat nama terdaftar perusahaan untuk layanan proses. Bagian meminta tujuan korporasi. Nama dan alamat para pelaku usaha harus dicantumkan pada formulir aplikasi. Jika anggaran dasar sesuai dengan undang-undang negara bagian yang mengatur pembentukan badan hukum, maka komisi badan hukum negara menerbitkan sertifikat pendirian kepada badan hukum.Sertifikat pendirian adalah bukti resmi keberadaan korporasi. Sertifikat pendirian juga menetapkan bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan untuk membentuk badan hukum.

Ketentuan yang Diperlukan

Ketentuan dalam anggaran dasar harus tunduk pada anggaran dasar negara. Ketentuan wajib meliputi pernyataan yang menunjukkan tujuan korporasi, maksud pendirian, dan nama serta alamat korporasi. Sebagian besar undang-undang mengizinkan perusahaan untuk memiliki tujuan apa pun dalam hukum, dan anggaran dasar dapat secara luas menyatakan tujuan tertentu. Durasi korporasi harus disertakan dalam dokumen, serta informasi tentang saham dan nilai nominal. Badan usaha dapat menyatakan periode tertentu untuk durasi korporasi atau durasi mungkin terus-menerus.

Ketentuan Opsional

Pedoman terkait urusan internal korporasi dapat diatur dalam anggaran dasar. Ketentuan opsional umum adalah pembatasan pengalihan saham, hak pemegang saham mengenai pembelian saham dan hak korporasi untuk membeli sahamnya sendiri. Anggaran dasar mungkin berisi anggaran rumah tangga, yang mengatur ketentuan manajemen untuk urusan korporasi. Anggaran rumah tangga juga berisi kewenangan pemegang saham dan direktur. Untuk organisasi nirlaba, anggaran dasar perlu mencantumkan ketentuan yang sama dengan organisasi nirlaba, seperti nama, tujuan, dan tempat usaha utama. Selain itu, beberapa perusahaan nirlaba mungkin merupakan perusahaan saham, dan oleh karena itu artikel pendirian harus menyertakan informasi mengenai saham. Kalau tidak,perusahaan nonprofit dapat menjadi perusahaan keanggotaan tanpa menerbitkan saham.